√ Permenpan Rb Nomor 61 Tahun 2018 Perihal Optimalisasi Pemenuhan Gugusan Cpns 2018

Gurumaju.com - Permenpan RB Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil dalam Seleksi Calon Pengawai Negeri Sipil Tahun 2018.

Permenpan RB Nomor 61 Tahun 2018

Akhirnya Peraturan Pemerintah Menpan RB atau Permenpan RB yang ditunggu-tunggu telah undangkan tertanggal 21 November 2018 ini. Seperti apa kesannya peraturan mengenai pemenuhan Seleksi CPNS 2018 yang ternyata tidak sesuai dengan perkiraan, dimana berdasarkan gosip bahwa hanya sekitar 13% saja penerima yang lulus Passing Grade dari total Formasi yang diharapkan oleh Pemerintah.

Berikut ini Admin kutipkan Pasal-perpasal yang ada pada Permenpan RB No 61 Tahun 2018:

Pasal 3

Peserta SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 aksara b berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Nilai kumulatif SKD gugusan Umum paling rendah 255(dua ratus lima puluh lima);

b. Nilai kumulatif SKD gugusan Umum untuk jabatan Dokter Spesialis dan Instruktur Penerbang paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima);

c. Nilai kumulatif SKD gugusan Umum untuk jabatan Petugas Ukur, Rescuer, Anak Buah Kapal, Pengamat Gunung Api, Penjaga Mercu Suar, Pelatih/Pawang Hewan, dan Penjaga Tahanan paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima);

d. Nilai kumulatif SKD gugusan Putra/Putri Lulusan Terbaik (Cumlaude) dan Diaspora paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima);

e. Nilai kumulatif SKD gugusan Penyandang Disabilitas paling rendah 220 (dua ratus dua puluh);

f. Nilai kumulatif SKD gugusan Putra/Putri Papua dan Papua Barat paling rendah 220 (dua ratus dua puluh);

g. Nilai kumulatif SKD gugusan Tenaga Guru dan Tenaga Medis/Paramedis dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II paling rendah 220 (dua ratus dua puluh).

Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberlakukan, apabila:

a. tidak ada penerima SKD yang memenuhi nilai ambang batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 perihal Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, pada kebutuhan/formasi yang telah ditetapkan; atau

b. belum tercukupinya jumlah penerima SKD yang memenuhi nilai ambang batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 perihal Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, untuk memenuhi jumlah alokasi kebutuhan/formasi yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 aksara b dan Pasal 4 aksara a, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. penerima yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan berperingkat terbaik sesuai dengan jenis gugusan jabatan diikutsertakan sejumlah paling banyak 3 (tiga) kali jumlah alokasi formasi;

b. apabila terdapat penerima yang memiliki nilai kumulatif SKD sama, penentuan didasarkan secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK); dan

c. apabila terdapat penerima yang memiliki nilai TKP, TIU, dan TWK sama, serta berada pada batas jumlah 3 (tiga) kali alokasi formasi, keseluruhan penerima dengan nilai sama tersebut diikutsertakan.

Pasal 6

(1) Peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 aksara b dan Pasal 4 aksara b berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 perihal Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar, diikutsertakan sebagai penerima SKB kelompok pertama;
2. apabila jumlah penerima SKB pada kelompok pertama masih berada dibawah jumlah alokasi formasi, dibentuk penerima SKB kelompok kedua yang berasal dari penerima lain yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan berperingkat terbaik;
3. jumlah penerima SKB pada kelompok kedua paling banyak 3 (tiga) kali dari selisih antara jumlah alokasi gugusan dengan jumlah penerima pada kelompok pertama;
4. apabila terdapat penerima pada kelompok kedua memiliki nilai kumulatif SKD sama, penentuan didasarkan secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, dan TWK; dan
5. apabila terdapat penerima pada kelompok kedua memiliki nilai TKP, TIU, dan TWK sama serta berada pada batas jumlah 3 (tiga) kali dari selisih antara jumlah alokasi gugusan dengan jumlah penerima pada kelompok pertama, keseluruhan penerima dengan nilai sama tersebut diikutsertakan.

(2) Peserta SKB berkompetisi pada kelompoknya masing-masing.

(3) Peserta SKB pada kelompok kedua berkompetisi untuk mengisi gugusan sebanyak selisih antara jumlah alokasi gugusan dengan jumlah penerima pada kelompok pertama.

Pasal 7

(1) Tata cara pengisian gugusan yang belum terpenuhi sehabis integrasi nilai SKD dan SKB sebagai berikut:

1. dalam hal kebutuhan gugusan umum belum terpenuhi, sanggup diisi dari penerima yang mendaftar pada gugusan khusus pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian di unit penempatan/lokasi gugusan yang sama serta memenuhi nilai ambang batas gugusan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 perihal Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar dan berperingkat terbaik;
2. dalam hal kebutuhan gugusan umum pada aksara a masih belum terpenuhi, sanggup diisi dari penerima yang mendaftar pada gugusan khusus pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian di unit penempatan/lokasi gugusan yang sama, serta memenuhi nilai kumulatif SKD gugusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 aksara a dan berperingkat terbaik;
3. dalam hal kebutuhan gugusan khusus belum terpenuhi, sanggup diisi dari penerima yang mendaftar pada gugusan umum dan gugusan khusus lainnya pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian di unit penempatan/lokasi gugusan yang sama serta memenuhi nilai ambang batas gugusan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 perihal Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar dan berperingkat terbaik;
4. dalam hal kebutuhan gugusan khusus pada aksara c belum terpenuhi, sanggup diisi dari penerima yang mendaftar pada gugusan umum dan gugusan khusus lainnya pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian di unit penempatan/lokasi gugusan yang sama serta memenuhi nilai kumulatif SKD gugusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 aksara a dan berperingkat terbaik;
5. khusus instansi daerah, dalam hal masih terdapat gugusan yang belum terpenuhi, sanggup diisi dari penerima yang mendaftar pada gugusan lainnya yang jabatan dan kualifikasi pendidikan bersesuaian dari unit penempatan/lokasi gugusan yang berbeda serta memenuhi nilai ambang batas gugusan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 perihal Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar dan berperingkat terbaik; dan
6. khusus instansi daerah, dalam hal masih terdapat gugusan yang belum terpenuhi sebagaimana diatur pada aksara e, sanggup diisi dari penerima yang mendaftar pada gugusan lainnya yang jabatan dan kualifikasi pendidikan bersesuaian dari unit penempatan/lokasi gugusan yang berbeda serta memenuhi nilai kumulatif SKD gugusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 aksara a dan berperingkat terbaik.

(2) Khusus untuk Formasi Eks Tenaga Honorer Kategori II tidak diberlakukan tata cara pengisian gugusan yang belum terpenuhi.

Selengkapnya untuk Permenpan RB Nomor 61 Tahun 2018 ini sanggup Anda Download melalui tautan dibawah ini.

Permenpan RB No 61 Tahun 2018 [Download]

SIMULASI Perangkingan Sesuai Permenpan RB No. 61 Tahun 2018

Demikian Informasi mengenai Permenpan RB Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Optimalisasi Pemenuhan Formasi CPNS 2018 yang sanggup Admin sampaikan. Terima kasih telah berkunjung, biar sanggup bermanfaat untuk kita semua.

Sumber http://www.gurumaju.com