 |
| Pengertian Kebijakan Fiskal, Lengkap Tujuan, Fungsi, Macam dan Teori Kebijakan Fiskal |
Sebagai pengendali perekonomian nasional, pemerintah harus dan wajib mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat untuk tercapainya tujuan pembangunan nasional. Dalam rangka memajukan dan mengatur perekonomian nasional, pemerintah memakai aneka macam kebijakan. Diantaranya kebijakan yang pemerintah gunakan yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah pada artikel kali ini kita akan membahas secara lengkap perihal kebijakan fiskal.
Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya pengertian Kebijakan Fiskal itu apa ? fungsi kebijakan fiskal yaitu ? dan lain sebagainya. Tenang semua pertanyaan teman-teman tadi niscaya akan kami bahas sejelas dan selengkapnya biar kita semua paham. sepakat mari pribadi saja kita simak pembahasan dari Pengertian Kebijakan Fiskal, Lengkap Tujuan, Macam-Macam dan Teori Kebijakan Fiskal.
Pengertian Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal merupakan merupakan nama lain dari kebijakan anggaran. Kebijakan fiskal merupakan sebuah kebijakan atau aturan yang diambil pemerintah dalam hal pengeluaran dan pendapatan negara untuk memperbaiki kondisi terutama kondisi ekonomi. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibentuk pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.
Kebijakan fiskal dilakukan pemerintah dengan mendesain anggaran negara (APBN) dan mengubah angka-angka biar diperoleh keadaan menyerupai yang ada pada tujuan penyusunan APBN. Instrumen utama kebijakan fiskal yaitu pajak dan pengeluaran.
Kebijakan fiskal dilakukan pemerintah dengan mendesain anggaran negara (APBN) dan mengubah angka-angka biar diperoleh keadaan menyerupai yang ada pada tujuan penyusunan APBN. Instrumen utama kebijakan fiskal yaitu pajak dan pengeluaran.
Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter. Perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terletak pada pola instrumen kebijakannya. Dalam kebijakan moneter pemerintah mengatur jumlah uang yang beredar serta mengatur tingkat bunga yang pada kesudahannya bertujuan men-stabilkan perekonomian. Sedangkan pada kebijakan fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluaran.
Tujuan Kebijakan Fiskal
Terdapat aneka macam tujuan dalam dikeluarkannya sebuah kebijakan fiskal, namun secara garis besar tujuan dari kebijakan fiskal antara lain yaitu sebagai berikut:
- Memperbaiki perekonomian secara umum, merupakan tujuan yang vital dari kebijakan fiskal. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
- Kebijakan fiskal dipakai biar keadaan ekonomi membaik. Dengan keadaan ekonomi yang baik dibutuhkan sektor perjuangan mengalami kemajuan dan kesempatan kerja akan meningkat.
- Mengendalikan harga-harga dan untuk mengatasi dilema inflasi, pemerintah sanggup memakai kebijakan fiskal (anggaran). Kebijakan ini dipakai untuk menstabilkan harga-harga secara umum yang naik ketika inflasi.
- Mendistribusikan dan memeratakan pendapatan di seluruh wilayah negara sehingga terciptalah keadilan sosial bagi seluruh warga negara
Instrumen Kebijakan Fiskal
Terdapat 2 instrumen utama dalam kebijakan fiskal yaitu pengeluaran pemerintah (pengeluaran) dan pendapatan / pajak. Secara ekonomi pajak sanggup didefinisikan sebagai sumber daya yang ada di sektor rumah tangga dan perusahaan sektor pemerintah melalui prosedur pemungutan tanpa wajib memberi balas jasa langsung. Sedangkan secara aturan pajak sanggup didefinisikan sebagai Iuran wajib kepada pemerintah yang sifatnya memaksa dan legal berdasarkan undang-undang. |
| Pajak merupakan salah satu instrumen utama kebijakan fiskal |
Nah dari pendapatan yang berasal dari pajak itu akan menuju ke instrumen kebijakan fiskal kedua yaitu pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah ini banyak sekali jenisnya mulai dari pembangunan untuk masyarakat umum hingga kebutuhan akan operasional pemerintah sendiri.
Macam-Macam Kebijakan Fiskal
Terdapat beberapa macam Kebijakan Fiskal berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluarannya, yaitu sebagai berikut:
1. Kebijakan Anggaran Surplus
1. Kebijakan Anggaran Surplus
Kebijakan anggaran surplus yaitu kebijakan dimana pemerintah tidak memakai seluruh pendapatan untuk pengeluaran sehingga akan menambah tabungan pemerintah. Kebijakan ini sanggup berfungsi untuk mengatasi inflasi.
Dengan adanya inflasi, harga menjadi naik alasannya yaitu uang lebih banyak dibandingkan dengan barang, sedangkan kebijakan surplus menekankan pengeluaran pemerintah yang pada gilirannya juga menekan dan mengurangi undangan barang dan jasa secara agregat (total). Hal inilah yang kemudian sanggup menurunkan angka inflasi.
Dengan adanya inflasi, harga menjadi naik alasannya yaitu uang lebih banyak dibandingkan dengan barang, sedangkan kebijakan surplus menekankan pengeluaran pemerintah yang pada gilirannya juga menekan dan mengurangi undangan barang dan jasa secara agregat (total). Hal inilah yang kemudian sanggup menurunkan angka inflasi.
2. Kebijakan Anggaran Berimbang
Kebijakan berimbang yaitu bentuk anggaran dimana realisasi pendapatan negara sama dengan besarnya jumlah realisasi pengeluaran atau belanja negara. Melalui kebijakan ini pemerintah menyesuaikan pengeluaran dan belanjanya. Hal ini diubahsuaikan dengan penerimaan yang dimiliki negara sehingga antara pengeluaran dan akseptor yaitu sama dan berimbang.
Kebijakan anggaran berimbang mempunyai kekuarangan. Kekurangannya ialah ketika deflasi, dimana uang yang beredar lebih sediki dari kebutuhan masyarakat, harga, produksi, dan investasi turun sehingga aktivitas ekonomi turun. Anggaran belanja yang turun menjadikan aktivitas ekonomi juga turun sehigga pertumbuhan ekonomi terhambat.
3. Kebijakan Anggaran Defisit
Kebijakan anggaran difisit merupakan kebalikan dari kebijakan anggaran surplus. Kebijakan ini didasarkan atas pengeluaran yang lebih besar dibanding pendapatan. Pengeluaran yang lebih besar dibanding pendapatan biasanya akan diatasi dengan sebuah pinjaman, baik itu pinjaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Kebijakan anggaran defisit ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur anggaran defisit ada empat cara. Yaitu sanggup dihitung dengan:
- Defisit primer, yaitu selisih belanja diluar pembayaran pokok dan bunga utang dengan pendapatan total.
- Defisit operasional, yaitu perhitungan anggaran defisit yang diukur dalam nilai riil dan bukan dalam nilai nominal.
- Defisit konvensional, yaitu perhitungan defisit berdasarkan selisih belanja total dan pendapatan total, termasuk hibah.
- Defisit moneter, yaitu selisih belanja total pemerintah diluar pembayaran pokok atau utang dengan pendapatan total di luar penerimaan utang.
Teori Kebijakan Fiskal
1. Teori Pembiayaan Fungsional
Teori ini utarakan oleh AP Lerner. Meurut Lerner anggaran itu berupa pembiayaan yang dilakukan pemerintah dan tidak besar lengan berkuasa pribadi terhadap pendapatan nasional serta bertujuan pada ekspansi kesempatan kerja. Dalam teori Pembiayaan Fungsional pajak tidak perlu ditarik ketika tingkat pengangguran tinggi alasannya yaitu sanggup mengurangi peluang terciptanya lapangan kerja baru. Adapun inflasi akan diatasi dengan pinjaman pemerintah.
2. Teori Stabil Otomatis
Kebijakan anggaran harus mengatur pengeluaran pemerintah. Hal ini dilihat dari perbandingan antara hasil dan biaya yang dikeluarkan untuk sebuah proyek pembangunan yang akan didanai dengan APBN. Dengan demikian keseimbangan anggaran sanggup terjadi dengan sendirinya.
3. Teori Pengelolaan Anggaran
Dalam teori pengelolaan anggaran, disebutkan bahwa penerimaan dari pajak atau pinjaman serta pengeluaran negara merupakan suatu kesatuan utuh yang tidak sanggup dipisahkan dalam rangka mewujudkan perekonomian yang mantap dan stabil. Menurut Alvin Hasen yang mengemukakan teori ini, deflasi terjadi ketika harga-harga menjadi murah alasannya yaitu orang tidak mempunyai daya beli, Hal ini menjadikan perekonomian menjadi lesu.
Pada ketika deflasi negara sebaiknya memakai kebijakan anggaran defisit. Pemerintah meminjam dana kepada pihak absurd atau swasta sehingga uang yang beredar di dalam negeri bertambah alasannya yaitu adanya pinjaman terseut. Akibatnya pemerintah sanggup meningkatkan undangan barang dan jasa sehingga akan memacu kondisi perekonomian.
Pada ketika terjadi inflasi dimana harga-harga naik, pemerintah sanggup memakai kebijakan anggaran surplus. Dengan kebijkan anggaran surplus pemerintah akan berusaha menghemat pengeluarannya dan mendorong adanya tabungan pemerintah. Kebijakan ini akan mempengarui dan mengurangi undangan barang dan jasa oleh pemerintah, dan adanya tabungan pemerintah sanggup menambah tabungan secara total (agregat).
Inflasi sendiri sanggup diartikan sebagai kondisi ketika uang yang beredar melebihi barang yang ada. Walaupun harga terus naik, masyarakat akan terus membeli alasannya yaitu mereka mempunyai banyak uang, termasuk juga pemerintah. Dengan mengurangi undangan barang dan jasa oleh pemerintah jumlah uang yang beredar di masyarakat akan menurun dan harga tidak cepat mengalami kenaikan.
Berkurangnya undangan dan bertambahnya tabungan sanggup menekan laju inflasi. Karena salah satu kebijakan untuk mengatasi inflasi yaitu meningkatkan tabungan melalui peningkatan suku bunga. Karena hal ini juga sanggup mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat.
Baca Juga : Pengertian, Hubungan dan Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
Teori ini utarakan oleh AP Lerner. Meurut Lerner anggaran itu berupa pembiayaan yang dilakukan pemerintah dan tidak besar lengan berkuasa pribadi terhadap pendapatan nasional serta bertujuan pada ekspansi kesempatan kerja. Dalam teori Pembiayaan Fungsional pajak tidak perlu ditarik ketika tingkat pengangguran tinggi alasannya yaitu sanggup mengurangi peluang terciptanya lapangan kerja baru. Adapun inflasi akan diatasi dengan pinjaman pemerintah.
2. Teori Stabil Otomatis
Kebijakan anggaran harus mengatur pengeluaran pemerintah. Hal ini dilihat dari perbandingan antara hasil dan biaya yang dikeluarkan untuk sebuah proyek pembangunan yang akan didanai dengan APBN. Dengan demikian keseimbangan anggaran sanggup terjadi dengan sendirinya.
3. Teori Pengelolaan Anggaran
Dalam teori pengelolaan anggaran, disebutkan bahwa penerimaan dari pajak atau pinjaman serta pengeluaran negara merupakan suatu kesatuan utuh yang tidak sanggup dipisahkan dalam rangka mewujudkan perekonomian yang mantap dan stabil. Menurut Alvin Hasen yang mengemukakan teori ini, deflasi terjadi ketika harga-harga menjadi murah alasannya yaitu orang tidak mempunyai daya beli, Hal ini menjadikan perekonomian menjadi lesu.
Pada ketika deflasi negara sebaiknya memakai kebijakan anggaran defisit. Pemerintah meminjam dana kepada pihak absurd atau swasta sehingga uang yang beredar di dalam negeri bertambah alasannya yaitu adanya pinjaman terseut. Akibatnya pemerintah sanggup meningkatkan undangan barang dan jasa sehingga akan memacu kondisi perekonomian.
Pada ketika terjadi inflasi dimana harga-harga naik, pemerintah sanggup memakai kebijakan anggaran surplus. Dengan kebijkan anggaran surplus pemerintah akan berusaha menghemat pengeluarannya dan mendorong adanya tabungan pemerintah. Kebijakan ini akan mempengarui dan mengurangi undangan barang dan jasa oleh pemerintah, dan adanya tabungan pemerintah sanggup menambah tabungan secara total (agregat).
Inflasi sendiri sanggup diartikan sebagai kondisi ketika uang yang beredar melebihi barang yang ada. Walaupun harga terus naik, masyarakat akan terus membeli alasannya yaitu mereka mempunyai banyak uang, termasuk juga pemerintah. Dengan mengurangi undangan barang dan jasa oleh pemerintah jumlah uang yang beredar di masyarakat akan menurun dan harga tidak cepat mengalami kenaikan.
Berkurangnya undangan dan bertambahnya tabungan sanggup menekan laju inflasi. Karena salah satu kebijakan untuk mengatasi inflasi yaitu meningkatkan tabungan melalui peningkatan suku bunga. Karena hal ini juga sanggup mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat.
Contoh Kebijakan Fiskal
Ada aneka macam pola kebijakan fiskal yang telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya yaitu sebagai berikut:- Semua penduduk wajib mempunyai NPWP atau nomor pokok wajib pajak
- Jumlah pajak dari aneka macam macam pajak dinaikkan
- Pemerintah menerbitkan obligasi
- Negara berhemat dalam pengeluaran anggaran
Hubungan Kebijakan Fiskal Dengan Pembangunan
Kebijakan fiskal sangat berafiliasi bersahabat dengan pembangunan. Kebijakan fiskal yang dijalankan dengan baik dan sesuai dengan perekonomian akan memacu proses pembangunan. Berikut ini merupakan usaha-usaha yang sanggup dilakukan melalui kebijakan fiskal biar pembangunan sanggup bekembang pesat.- Memacu pembentukan modal yang dibutuhkan pembangunan.
- Menjalankan kebijakan fiskal dengan menjaga pengeluaran dan penerimaan negara sehingga tetap seimbang serta menghindari pengeluaran berlebih. Hal ini sanggup dilakukan dengan merangsang aktivitas fiskal terhadap pengusaha tertentu, menyerupai pemberian modal
Baca Juga : Pengertian, Hubungan dan Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
Hubungan Pemda dengan Pusat Dalam Kebijakan Fiskal
Hubungan antara pemerintah tempat dan sentra dalam kebijakan fiskal didasarkan pada 4 prinsip, yaitu sebagai berikut:- Tugas pemerintah sentra di tempat didanai APBN.
- Tugas pemerintah tempat didanai APBD.
- Seandainya tempat belum sanggup mencukupi biaya daerah, pemerintah sentra memperlihatkan dana bantuan.
- Tugas pemerintah sentra atau tempat dalam rangka pertolongan pembangunan didanai pihak yang menugaskan. Dalam hal ini sanggup didanai APBD atau APBN.
Sekian artikel mengenai Pengertian Kebijakan Fiskal, Lengkap Tujuan, Fungsi, Macam dan Teori Kebijakan Fiskal. semoga artikel ini sanggup bermanfaat bagi sobat baik untuk mengerjakan tugas, maupun untuk sekedar menambah wawasan perihal pengertian kebijakan fiskal adalah, instrumen kebijakan fiskal, pola kebijakan fiskal dan tujuan kebijakan fiskal. Terimakasih atas kunjungannya.
Pengertian Kebijakan Fiskal, Lengkap Tujuan, Fungsi, Macam dan Teori Kebijakan Fiskal
MARKIJAR : MARi KIta belaJAR
Sumber http://www.markijar.com/
