Sebelum membahas Kebijakan Perdagangan Internasional, terlebih dahulu teman perlu mengetahui apa itu perdagangan internasional. Perdagangan internasional yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk sebuah negara dengan penduduk negara lain atas dasar janji bersama. Penduduk yang dimaksud sanggup berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.
Selanjutnya kita akan membahas apa itu Kebijakan perdagangan internasional ?, Kebijakan perdagangan internasional sanggup diartikan sebagai kebijakan yang meliputi tindakan pemerintah terhadap rekening yang sedang berjalan (current account) daripada neraca pembayaran internasional, khususnya perihal ekspor-impor barang.
Kebijakan perdagangan internasional muncul alasannya meluasnya jaringan-jaringan hubungan ekonomi antarnegara. Sehingga sanggup juga disimpulkan Kebijakan Perdagangan Internasional adalah segala tindakan negara/pemerintah, baik pribadi ataupun tidak pribadi untuk memengaruhi struktur, arah, komposisi, serta Bentuk perdagangan luar negeri atau acara perdagangan. Adapun kebijakan yang dimaksud bisa berupa tarif, larangan impor, kuota, dumping dan banyak sekali kebijakan lainnya.
Secara umum Tujuan Kebijakan Perdagangan Internasional yaitu sebagai berikut:
- Melindungi kepentingan ekonomi nasional
- Menjaga stabilitas dan keseimbangan neraca pembayaran internasional
- Melindungi lapangan kerja
- Melindungi kepentingan industri di dalam negeri
- Menjaga stabilitas nilai tukar/kurs valas
- Menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi
Secara umum kebijakan perdagangan internasional sanggup dijabarkan sebagai berikut.
3 Kebijakan Perdagangan Internasional
1. Politik Proteksi
Politik Proteksi merupakan kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh (infant industry) dari persaingan-persaingan barang-barang impor.
Tujuan Kebijakan perlindungan adalah
- mengoptimalkan produksi dalam negeri
- memelihara tradisi nasional
- memperluas lapangan kerja
- menjaga stabilitas nasional, yang dikhawatirkan sanggup terganggu jikalau bergantung pada negara lain.
- menghindari risiko yang mungkin terjadi jikalau hanya menggantungkan diri pada satu komoditi andalan
Politik Proteksi dalam kebijakan perdagangan internasional sanggup dilakukan melalui kebijakan sebagai berikut:
a. Tarif dan Bea Masuk
Tarif yaitu sebuah pembebanan atas barang-barang yang melintasi kawasan pabean (costum area). Sementara itu, barang-barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk.
Dengan penerapan bea masuk yang besar atas barang-barang dari luar negeri, mempunyai tujuan untuk memproteksi industri dalam negeri sehingga diperoleh pendapatan negara. Bentuk umum kebijakan tarif yaitu penetapan pajak impor dengan prosentase tertentu dari harga barang yang diimpor. Akibat dan pengenaan tarif dan bea masuk barang impor yaitu : Harga barang impor naik, Sehingga produksi dalam negeri menjadi lebih bisa bersaing (karena lebih murah), Kemudian alasannya produksi dalam negeri bisa menyaingi barang impor maka diharap impor barang menjadi turun.
Secara grafik Akibar dari kebijakan pengenaan tarif dan bea masuk akan tampak menyerupai gambar dibawah ini.
 |
| Kebijakan Tarif dan Bea Masuk |
Ada tiga macam penentuan Tarif dan bea masuk, yaitu :
- Bea ekspor (export duties) merupakan pajak / bea yang dikenakan kepada barang yang diangkut menuju negara lain (diluar costum area)
- Bea impor (import duties) merupakan pajak / bea yang dikenakan kepada barang-barang yang masuk dalam suatu negara (tom area)
- Bea transito (transit duties) merupakan pajak / bea yang dikenakan kepada barang-barang yang melalui batas wilayah suatu negara dengan tujuan simpulan barang tersebut ke negara lain.
b. Subsidi
Subsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu mengurangi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri. Sehingga produsen dalam negeri bisa memasarkan barangnya lebih murah dan sanggup bersaing dengan barang impor. Subsidi yang diberikan sanggup berupa tenaga ahli, mesin-mesin, peralatan, kemudahan kredit, dispensasi pajak, dll.
 |
| Kebijakan Subsidi |
Kebijakan subsidi biasanya juga diberikan untuk menurunkan biaya produksi barang yang menjadi komoditas ekspor, sehingga dibutuhkan harga jual produk sanggup lebih murah dan sanggup bersaing di pasar internasional. Tujuan dari subsidi ekspor yaitu untuk mendorong jumlah ekspor, alasannya eksportir sanggup memasarkan produknya dengan harga yang lebih rendah. Harga jual sanggup diturunkan sebesar subsidi tadi. Namun tindakan ini dianggap sebagai persaingan yang tidak jujur dan sanggup menjurus kea rah perang subsidi. Hal ini alasannya semua negara ingin mendorong ekspornya dengan cara menunjukkan subsidi.
c. Dumping
Dumping merupakan kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, yakni produsen menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dari dalam negeri atau bahkan di bawah biaya produksi. Kebijakan dumping sanggup meningkatkan volume perdagangan dan menguntungkan negara pengimpor, terutama menguntungkan konsumen mereka. Namun, negara pengimpor kadang mempunyai industri yang sejenis sehingga persaingan dari luar negeri ini sanggup mendorong pemerintah negara pengimpor memberlakukan kebijakan anti dumping (dengan tarif impor yang lebih tinggi), atau sering disebut counterveiling duties hal tersebut dilakukan untuk melindungi industri yang sejenis di negara pengimpor.
Kebijakan dumping sendiri biasanya hanya berlaku sementara, harga produk akan dinaikkan sesuai dengan harga pasar sesudah berhasil merebut dan menguasai pasar internasional. Biasanya kebijakan dumping dilakukan dengan tujuan untuk mematikan persaingan di luar negeri. Setelah persaingan di luar negeri mati maka harga di luar negeri akan dinaikkan untuk menutup kerugian sewaktu melaksanakan kebijakan dumping. Namun, pelaksanaan politik dumping dalam praktik perdagangan internasional dianggap sebagai tindakan yang tidak terpuji (unfair trade) alasannya sanggup merugikan negara lain.
Syarat yang harus dipenuhi dalam kebijakan dumping yaitu:
- Terdapat kendala yang cukup berpengaruh sehingga konsumen dalam negeri tidak sanggup membeli barang dari luar negeri.
- Kekuatan monopoli di dalam negeri lebih besar dibanding luar negeri, sehingga kurva ajakan di dalam negeri lebih inelastis dibanding kurva ajakan di luar negeri.
 |
| Kebijakan Dumping |
Keterangan:
Seperti diketahui bahwa keuntungan maksimum diperoleh saat kurva MC sama dengan kurva MR. MC sama dengan MR di pasar dalam negeri yang dicapai pada kuantitas produksi OQ1, dan pasar luar negeri dicapai pada kuantitas produksi OQ2. Oleh alasannya kurva ajakan di kedua pasar mempunyai kecuraman yang berbeda, di mana harga pasar dalam negeri yaitu OP2 sementara harga di pasar luar negeri setinggi OP1, sehingga ajakan di pasar dalam negeri relatif lebih inelastis dibandingkan dengan pasar di luar negeri, alasannya kurvanya lebih curam.
d. Kuota atau Pembatasan Impor
Kuota yaitu kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Akibat dari kebijakan kuota dan pembatasan impor biasanya akan terjadi : Jumlah barang di pasar turun, Harga barang naik, Produksi dalam negeri meningkat, dan Impor barang turun. Secara grafik kebijakan kuota / pembatasan impor akan tampak menyerupai gambar dibawah ini.
 |
| Kebijakan Kuota atau Pembatasan Impor |
Tujuan diberlakukannya kebijakan kuota impor atau pembatasan impor di antaranya adalah:
- Untuk mengadakan pengawasan produksi serta pengendalian harga guna mencapai stabilitas harga di dalam negeri.
- Untuk menjamin tersedianya barang-barang di dalam negeri dalam proporsi yang cukup.
- Melindungi produksi dalam negeri dari serbuan produk luar negeri.
e. Pelarangan Impor
Kebijakan ini dimaksudkan untuk melarang masuknya produk-produk absurd ke dalam pasar domestik. Kebijakan ini biasanya dilakukan alasannya alasan politik dan ekonomi. untuk alasan ekonomi pelarangan impor biasanya bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri dan meningkatkan produksi dalam negeri.
Dampak pelaksanaan kebijakan larangan impor:
- Menghindari/mengurai defisit neraca pembayaran
- Melindungi perusahan dalam negri dari kebangkrutan
Secara grafik kebijakan pelarangan impor akan tampak menyerupai gambar dibawah ini.
 |
| Kebijakan Pelarangan Impor |
2. Politik Autarki
Politik autarki merupakan kebijakan perdagangan internasional dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik imbas ekonomi, militer mapun politik. sehingga kebijakan ini berlawanan dengan prinsip perdagangan internasional yang mendorong adanya perdagangan bebas. Contohnya yaitu seorang importir harus membeli uang dollar terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembayaran, kemudian membayarkannya kepada eksportir di Amerika.
3. Politik Dagang Bebas
Politik dagang bebas yaitu kebijakan pemerintah untuk mengadakan perdagangan bebas antar negara. Alasan diberlakukannya kebijkan perdagangan bebas ini yaitu bahwa perdagangan bebas sanggup mendorong setiap Negara melaksanakan spesialisasi dalam memproduksi barang, sehingga barang suatu negara mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan Negara lain.
Sekian Artikel mengenai 3 Kebijakan Perdagangan Internasional, Lengkap Contoh dan Penjelasan, agar artikel diatas sanggup bermanfaat bagi teman baik untuk menambah ilmu, mengerjakan tugas, maupun untuk sekedar menambah wawasan perihal kebijakan perdagangan internasional, politik dumping, kebijakan pemerintah dalam perdagangan internasional dan kebijakan ekonomi internasional. Seandainya teman menemukan kesalahan baik dari segi penulisan maupun penjelasan, mohon kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan dan kebaikan bersama. Akhir kata, Terimakasih atas kunjungannya.
3 Kebijakan Perdagangan Internasional, Lengkap Contoh dan Penjelasan
MARKIJAR : MARi KIta belaJAR